Dibuat Kagum Dengan Program Kesehatan yang ada di Surabaya
Surabaya, eHealth. Adanya program Jamkesmas Non Kuota bagi masyarakat Kota Surabaya terus menarik minat dari daerah lain untuk mempelajarinya. Kali ini, DPRD Tk. II Kabupaten Gunung Kidul berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk “ngangsu kaweruh” atau menimba ilmu seputar program kesehatan, termasuk Jamkesmas Non Kuota.
Diterima oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinkes Kota Surabaya, drg. Primayanti, di ruang rapat Dinkes Kota Surabaya, hari Rabu (10/07/2013), rombongan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Gunung Kidul ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang dijalankan oleh instansi yang beralamat di Jl. Jemursari No. 197 Surabaya ini.
Diawal presentasinya, drg. Primayanti memaparkan beberapa program yang telah dijalankan oleh Dinkes Kota Surabaya, seperti adanya pelayanan Puskesmas sore hari, Puskesmas dengan sertifikasi ISO 9001:2008, adanya Poli Paliatif untuk penanganan Kanker, Poli Sexual Transmitted Disease untuk screening penyakit kulit dan kelamin, Poli Pengobatan Tradisional (Battra), Jamkesmas Non Kuota serta banyak program unggulan lainnya.
Diantara banyak program tersebut, yang menarik perhatian anggota DPRD ini diantaranya program Jamkesmas Non Kuota, seperti yang diutarakan oleh Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul, H. Supriadi. Ia menanyakan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) untuk Jamkesmas Non Kuota, besar anggaran untuk Jamkesmas Non Kuota yang ada di Surabaya, bentuk klaim seperti apa, apakah melalui sistem premi ataukah tidak.
Menjawab pertanyaan tersebut, drg. Primayanti mengungkapkan bahwa penerbitan SKM dilakukan oleh pihak kelurahan dan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas, apakah warga tersebut layak untuk mendapatkan SKM atau tidak, serta SKM memiliki masa waktu yang terbatas dan by accident atau dikeluarkan berdasarkan per kasus.
Mengenai anggaran, di Kota Surabaya tidak berdasarkan premi, melainkan mencakup seluruh kebutuhan saat pengobatan berlangsung. “Kami (Dinkes Kota Surabaya, Red) akan tanggung biaya pengobatan tersebut sampai pasien itu benar-benar sembuh,” tukas wanita yang akrab disapa drg. Prima ini.
Untuk tahun 2013 ini, Pemkot Surabaya menganggarkan Jamkesmas Non Kuota sebesar 140 milyar rupiah dari total anggaran kesehatan sebesar 296 milyar rupiah.
Ia menambahkan, selain warga menengah ke bawah, Dinkes Kota Surabaya juga meng-cover warga yang awalnya mampu, namun karena penyakit yang dideritanya akhirnya menjadi tidak mampu, terutama untuk penyakit seperti Kanker, cuci darah (hemodialisa), dan juga penyakit degeneratif. “Jadi istilahnya Sadikin alias Sakit Jadi Miskin,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Jamkesmas Non Kuota adalah sistem pembiayaan pengobatan yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar oleh pemerintah melalui Jamkesmas maupun Jamkesda. Untuk Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Wali Kota No. 23 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
Di akhir kunjungan, para anggota DPRD kabupaten Gunung Kidul mengapresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kota Surabaya. Menurut mereka, program Dinkes ini dapat diaplikasikan oleh Kabupaten Gunung Kidul, dengan harapan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah yang terletak di selatan Provinsi D.I Yogyakarta ini. (And)