Surabaya, eHealth. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, Lanjut Usia (Lansia) dan keluarga miskin.
Surabaya, eHealth. Hari pertama kerja seusai lebaran dimanfaatkan karyawan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan antar sesama. Begitu hal nya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya drg. Febria Rachmanita bersama para pejabat di lingkup instansi yang beralamatkan di Jl. Jemursari …
Surabaya, eHealth. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan pelatihan bagi Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi Puskesmas di tahun 2015 ini. Terdapat tiga Puskesmas yang melaksanakan pelatihan ini, yakni Puskesmas Sememi, Gayungan dan Puskesmas Tambak Rejo.
Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Dinkes Kota Surabaya Hariyanto, SKM mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari kerja mulai tanggal 1-7 Juli 2015 ini bertujuan untuk melaksanakan persiapan Puskesmas Akreditasi.
Dalam pelatihan ini, masing-masing Puskesmas mengirimkan lima orang perwakilan untuk mengikuti pelatihan ini yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala TU, staf Puskesmas lain yang mewakili Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Pelayanan Klinis, dan Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat yang masing-masing sebanyak satu orang.
Dalam pelatihan ini, instansi pemerintah yang beralamatkan di Jl. Raya Jemursari No. 197 Surabaya ini juga mendatangkan tim pendamping independen sebanyak 10 orang untuk mendampingi Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi tersebut, sehingga diharapkan pelatihan akan berjalan maksimal.
Lebih lanjut Hariyanto menguraikan, materi pelatihan meliputi Kebijakan Puskesmas, standar dan instrument akreditasi, studi kasus, langkah persiapan akreditasi dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas, tata laksana survei, dan self assessment.
Rencananya, ketiga Puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan akreditasi akan menyiapkan dokumen pelatihan dan administrasi selama kurun waktu 3,5 bulan.
“Jadi sekitar pertengahan November usulan minta untuk dinilai atau disupervisi oleh tim surveyor, apakah (ketiga Puskesmas tersebut, Red) layak untuk di akreditasi,” ujar pria alumnus Fakultas Kesehatan masyarakat Unair ini.
Jika Puskesmas tersebut sudah siap dokumen dan diakreditasi, imbuhnya, maka akan ditetapkan akreditasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Hariyanto menambahkan, Puskesmas yang telah mendapatkan akreditasi tentu tingkatannya sudah beda daripada yang belum terakreditasi. Pasalnya yang belum diakreditasi masih belum memiliki dokumen yang jelas terkait dengan upaya kesehatan masyarakat termasuk pelayanan klinis dan manajemen. Karena diperlukan dokumen untuk melakukan aktifitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Hal ini dikarenakan tuntutan terkait meningkatkan manajemen pelayanan Puskesmas dan juga BPJS Kesehatan yang mensyaratkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama diakreditasi agar lebih tertata dalam manajemen pelayanannya.
Untuk tahun depan, akan ada empat Puskesmas yang mengikuti akreditasi, yakni Puskesmas Dupak, Balongsari, Medokan Ayu dan Puskesmas Jagir. Dinkes Kota Surabaya menargetkan, sampai tahun 2019 diharapkan seluruh Puskesmas yang ada di Kota Surabaya sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan. (And)
