15 Apr
2019

Surabaya, eHealth. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah diresmikan tanggal 4 April 2019 lalu, dan selagi menunggu dibuatnya Perwali untuk pengesahannya maka Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan pembinaan peraturan tersebut kepada bidang-bidang yang terkait langsung, salah satunya tempat ibadah.

Sebanyak 63 pengurus/takmir masjid dari seluruh Kota Pahlawan berkumpul di Convention Hall lantai 4 Gedung Siola pada hari Senin, 15 April 2019 untuk menerima pembinaan tentang Perda KTR yang disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu Prijono Satyabakti, dr., MS., M.PH dari FKM Unair dan Hafid Algristian, dr., SpKJ dari RSI Jemursari Surabaya.

dr. Prijono menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas yang dilarang di bawah peraturan KTR yaitu misalnya memasang tanda DILARANG MEROKOK di pintu masuk gedung, melarang aktivitas merokok di dalam gedung, tidak menyalakan asbak di dalam gedung, dan tidak menyediakan ruang merokok di dalam gedung.

Setelah itu, dr. Hafid memberikan paparan tentang masalah-masalah dan fakta kesehatan yang terjadi di dunia akibat rokok, seperti misalnya fakta bahwa merokok menyebabkan 214,000 kematian per tahun di Indonesia.

Untuk diketahui, sesuai Peraturan Pemerintah no. 109 tahun 2012, Perda KTR harus diterapkan di tempat-tempat berikut: fasilitas kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

Sebagai sanksi jika seseorang tetap merokok maka akan diberi teguran, administrasi, hingga denda sebesar Rp 250 ribu. Khusus ASN, jika kedapatan merokok di area-area tersebut, dapat mengalami penurunan pangkat.

Perda KTR ini merupakan Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Perda KTR) di Kota Surabaya. Revisi Perda ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengaman Bahan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.